Gegara Layanan BisKita Trans Pakuan Dihentikan, DPRD Geram Pemkot Bogor Inkonsistensi
BRO. KOTA BOGOR – Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Bogor, diawal tahun 2025 yang menghentikan Layanan operasional Biskita Trans Pakuan, membuat geram anggota Dewan Kota Bogor
Penghentian layanan BisKita itu , mulai 1 Januari 2025 selama 30 hari kedepan.
Akibat penghentian layanan transportasi BisKita ternyata banyak keluhan dari warga yang merasa tidak mendapatkan informasi perihal pemberhentian layanan BisKita.
“Kami kaget dan merasa kecewa. Sebab pemberhentian operasional layanan ini tidak diberitahukan kepada kami di DPRD dan dampaknya kepada masyarakat sangat signifikan. Terlebih di momen liburan saat ini,” tegas Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy, Rabu (1/1/2025).
Rusli menilai, perjuangan DPRD Kota Bogor yang telah mengusahakan agar operasional BisKita Trans Pakuan tetap beroperasi menjadi sia-sia. Karena pada akhirnya terjadi pemberhentian sepihak tanpa adanya pemberitahuan ke DPRD Kota Bogor.
Menurutnya, selama pembahasan RAPBD 2025, DPRD Kota Bogor telah memberikan catatan khusus kepada Pemerintah Kota Bogor agar layanan BisKita Trans Pakuan tetap berjalan dengan adanya suntikan dana Rp10 miliar dari APBD.
Bahkan sampai hari terakhir rapat pembahasan RAPBD 2025, Dishub Kota Bogor tidak memberitahukan adanya rencana pemberhentian pelayanan.
Rusli mengaku Informasi yang ia dapatkan berisikan kabar bahwa pemerintah pusat kembali memberikan bantuan subsidi pelayanan sampai akhir 2025.
“Kami selalu menekankan dalam rapat kerja bahwa operasional tidak boleh diberhentikan dan Dishub juga tidak pernah memberikan informasi bahwa akan ada pemberhentian dan ini berdampak ke masyarakat. Tentu kami akan evaluasi dan memanggil Dishub Kota Bogor untuk memberikan penjelasan terkait hal ini,” tegas Rusli.
Pihak DPRD mempertanyakan kelayakan dan kesiapan operator Biskita Trans Pakuan yang saat ini masih dikelola oleh PT. Kodjari. Sehingga kedepannya Rusli meminta agar Pemkot Bogor mempersiapkan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor untuk menjadi operator BisKita, disamping membuka kesempatan bagi operator lain yang ada di Kota Bogor.
“Pemberhentian ini juga bisa jadi karena operator tidak siap di masa transisi ini. Kami tentunya mendorong Pemkot agar bisa memberikan ekosistem transportasi yang lebih baik dengan mempersiapkan Perumda Trans Pakuan untuk menjadi operator BisKita sekaligus meminta Organda Kota Bogor agar ikut terlibat. Sehingga tidak ada kesan monopoli layanan transportasi di Kota Bogor,” pungkasnya.
Sementara, dampak penghentian sementara operasional BisKita dapat mengganggu mobilitas warga, terutama masyarakat yang bergantung pada transportasi publik untuk aktivitas sehari-hari seperti bekerja, bersekolah, berbisnis dan wisatawan.
“Ini berpotensi menimbulkan biaya tambahan bagi masyarakat yang harus mencari alternatif transportasi lain,”Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas
Editor. : Adjet
